jump to navigation

Mendesain Remaja Berpolitik 31 January 2010

Posted by erickanugrawindi in Uncategorized.
add a comment

Bukan hal baru jika di masyarakat kita selalu terjadi transaksi politik. Pemahaman tentang politik di masyarakat akar rumput adalah sebatas pada kesejahteraan dan keuntungan, yang diwakili dengan nominal uang.

Masyarakat sangat sulit memahami aturan politik atau prosedur birokrasi politik. Yang penting, masyarakat dimudahkan dalam berbagai akses kehidupan. Jika perlu, sebagian masyarakat mengambil sikap abstain untuk proses pemilihan umum, karena memilih atau tidak memilih tidak memengaruhi kenaikan atau kesejahteraan.

Demikianlah potret keluguan masyarakat Indonesia dalam berpolitik. Jika kita amati, munculnya kegamangan politik berawal dari tak adanya pendidikan politik yang benar-benar dipahami sebagian besar masyarakat.

Usia pendidikan dasar dipenuhi dengan kurikulum pengetahuan kognitif, saat usia pendidikan menengah disibukkan dengan target nilai dan persiapan kelulusan. Proses pembelajaran tidak menyentuh norma-norma pendidikan politik yang mencerahkan. Hal ini berakibat saat seseorang berada di pendidikan tinggi, yang konon merupakan tempat belajar berpolitik secara nyata.

Saat di pendidikan tinggi, pendidikan politik dipahami sebagai dasar untuk berperilaku politik praktis, itu pun berdasar pada teori yang kadang sudah tidak relevan. Maka tidak heran jika beberapa mahasiswa mengucapkan jargon politik yang kadang bertentangan dengan perilaku keseharian mereka.

Banyak mahasiswa yang tidak mematuhi aturan lalu lintas, melanggar norma kesopanan, tetapi saat berdemo membicarakan tentang moralitas pemerintah yang buruk hanya karena menaikkan harga BBM.

Membumikan pendidikan

Kiranya perlu dipikirkan sebuah terobosan untuk memberikan pendidikan politik sejak dini. Tak salah jika seorang anak SMP atau SMA melakukan kampanye terbuka untuk mencalonkan diri jadi ketua OSIS. Di beberapa sekolah, kandidat ketua OSIS harus berdebat tentang program kerja mereka. Ada juga yang melibatkan siswa—siswa SMA—untuk membantu pelaksanaan pemilihan kepala desa dan Dewan Pertimbangan Desa.

Politik di sekolah menengah perlu diberikan dan diintegrasikan dalam ilmu-ilmu sosial Humaniora (Sosiologi, Sejarah, Kewarganegaraan, Antropologi) dan ilmu bahasa, terutama Bahasa Indonesia. Dalam disiplin ilmu tersebut siswa dihadapkan pada situasi nyata yang dihadapi dan disikapi setiap hari. Maka, sebenarnya sangat efektif untuk memperbaiki perilaku politik lewat disiplin ilmu tersebut.

Sering dijumpai siswa usia pelajar ikut dalam kampanye terbuka parpol, dengan mengendarai kendaraan bermotor dan mengucapkan yel-yel parpol tertentu. Namun di saat yang sama mereka sangat tidak memahami esensi dari kampanye. Pemahaman kampanye sebatas pada uang transpor, kaus parpol, dan back up kekuatan massa. Sayang sekali usia kritis dihancurkan dengan pembodohan politik kelas teri. Maka sudah saatnya bagi sekolah untuk memberanikan diri memberikan pembelajaran politik kepada siswa-siswanya.

Siswa tidak perlu diberikan pengantar ilmu politik secara bertubi-tubi, cukup diberikan pemahaman mendasar tentang peran dan manfaat politik dalam kehidupan masyarakat.

Dalam ilmu sosiologi siswa diajak berpetualang mengenai keadaan masyarakat, misalnya dalam Kompetensi Dasar perilaku menyimpang. Contoh tentang kasus suap, golput, dan kerusakan fasilitas umum akibat kampanye diulas dengan model pembelajaran analisis. Dalam proses ini siswa menemukan akar permasalahannya.

Akar permasalahan tersebut dapat dibahas lewat pelajaran Kewarganegaraan tentang dasar hukum tata negara dan perilaku politik masyarakat. Lewat pembelajaran sejarah siswa diberikan fakta perilaku dan intrik politik yang terjadi di masa lalu, sehingga siswa akan mendapat alur yang jelas tentang perilaku politik masyarakat.

Dalam pembelajaran Antropologi guru memberikan materi pengayaan tentang etnografi dan perilaku politis, sehingga siswa dapat memahami hubungan antara keragaman daerah, cara berpikir, letak geografis, dan perilaku politik masyarakat.

Jika siswa telah memiliki gambaran soal perilaku politik, maka disempurnakan dengan pelajaran Bahasa Indonesia tentang analisis kalimat. Siswa perlu dicerdaskan dalam menanggapi kalimat-kalimat persuasif.

Setelah siswa mendapatkan banyak hal dari balik meja belajar, maka saatnya bagi sekolah untuk memberikan bekal pendidikan politik praktis secara nyata. Hal yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan pemilihan anggota OSIS secara terbuka dengan kepanitiaan siswa dan tentu harus diawasi oleh guru agar kerangka pendidikan tidak lagi menjadi anarkis dan semaunya sendiri.

Mulai dari aturan pemilihan calon anggota OSIS, aturan kampanye, aturan debat program, aturan pemilu, sampai pengesahan, semua dilaksanakan secara demokratis. Dalam proses ini siswa akan belajar bagaimana mereka menemukan intrik-intrik politik dalam skala kecil, kecurangan-kecurangan kecil, dan tentunya perang kepentingan dalam institusi sekolah.

Siswa akan melihat kenyataan bahwa dalam politik ada banyak kepentingan, kadang kepentingan berbeda datang dari satu kelas dan akhirnya membuat kelas menjadi pecah, atau konflik antarkelas. Pada saat inilah tugas sekolah untuk mengurai permasalahan demi permasalahan secara bijak dan komprehensif.

Kata kunci dari desain pendidikan model di atas tersebut adalah pengalaman. Pengalaman yang ditemukan di dalam proses belajar tersebut akan terus disimpan dalam diri setiap siswa, sehingga dalam usia selanjutnya siswa memiliki pandangan positif terhadap politik dan dapat berperilaku politik dengan bijak.

Bagi para guru, kegiatan belajar tersebut memberikan kontribusi positif untuk korps guru dalam mendidik siswa berpolitik. Prasyarat yang harus dipenuhi tentunya tidak mudah, yaitu profesionalisme pengajaran.

Guru dituntut untuk dapat memberikan keteladanan sebelum meminta murid untuk berpolitik. Dengan desain yang mudah dan operasional ini sesungguhnya setiap guru dapat menjalankan pendidikan politik dengan baik.

Harapannya, dengan desain ini dalam satu dekade mendatang generasi muda Indonesia adalah generasi yang cerdas politik, dan bukan korban politik.

IG KINGKIN TEJA ANGKASA Guru SMA Kolese De Britto, Yogyakarta

Mendesain Remaja Berpolitik 30 January 2010

Posted by erickanugrawindi in Uncategorized.
add a comment